A Secret Weapon For intelijen indonesia
A Secret Weapon For intelijen indonesia
Blog Article
Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan circumstance, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.
The public trauma from extraordinary intelligence ‘powers’—Primarily navy intelligence—permitting control of the general public sphere as well as the political method has not entirely disappeared nevertheless. In a country which has seasoned 32 years of authoritarian in the Orde Baru (New Order) rule (1965-1998), the arrangement of all intelligence things in authorities organizations and ministries remains a crucial problem.
. What needs to be stressing isn't the new policies promoted but The present absence of norms of democratic oversight above intelligence.
Yang perlu menjadi perhatian dalam reformasi ini, meskipun intelijen bekerja di bawah pemerintahan yang demokratis, bukan berarti bahwa intelijen harus sepenuhnya di gerakkan oleh nilai-nilai demokratis.
eleven/S.D tahun 1946, tugas pokoknya sebagai berikut: ”Mengawasi semua aliran dan memusatkan segala minatnya kepada hajat-hajat dan tujuan-tujuan dari seseorang atau golongan penduduk yang ada atau timbul di daerah Republik Indonesia atau yang datang dari luar, yang dianggap dapat membahayakan kesentausaan Negara Indonesia dan sebaliknya membantu hajat dan cita-cita seseorang atau golongan penduduk yang bermaksud menyentausakan negara dan keamanan Republik Indonesia serta tugas riset dan analisis lainnya.”
Pacivis UI underlined the issues of keeping away from security disruption and conflict, which built the civilian elite ‘compromise’ not to put far too much stress to the navy simply because they ended up needed to restore stability. This will need for that ‘military services’ was witnessed within the appointment of military services officers like ZA Maulani, Arie Kumaat, and AM Hendropriyono as heads of BAKIN (which later turned BIN).
In recent times, lots of scientific studies conducted by human legal rights businesses and Believe tanks have discovered civic space in Indonesia is shrinking, no less than during the areas of independence of expression, tranquil assembly and association.
Anyone who deliberately in writing incites in public to commit a punishable act, a violent action in opposition to the public authority or any other disobedience, possibly to a statutory provision or to an official purchase issued beneath a statutory provision, shall be punished by a optimum imprisonment of 6 years or even a most fine of 300 Rupiahs.
Pada masa Orde Baru persoalan intelijen terletak pada terciptanya sebuah konsepsi “negara intelijen”. Konsep “negara intelijen” yang diperkenalkan Richard Tanter pada tahun 1991 untuk menjelaskan jejaring lembaga intelijen dan bagian-bagian khusus dari militer yang secara keseluruhan menjaga kelestarian rezim Orde Baru.
Kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Kominda merupakan faktor sangat penting dalam menghimpun informasi. Hal tersebut dilakukan untuk mendeteksi secara dini segala bentuk kerawanan di daerah, termasuk terorisme.
Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di era reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN. Oleh karena itu […]
Indonesian law enforcement have named a human rights law firm and activist a suspect for alleged incitement and spreading faux news on the net raising violent protests from the state’s periksa di sini restive West Papua location.
Namun tidak semua pimpinan, baik nasional dan daerah menggunakan produk intilijen secara baik. Hal tersebut bisa dilatarbelakangi validitas dan kualitas produksi intelijen yang tidak teruji dan minimnya profesionalisme lembaga.
Furthermore, all associates of The chief board needs to be residents of Indonesia. Members of the executive board, governing board and supervisory board who're not Indonesian citizens must have function and short term home permits (KITAS or Kartu Izin Tinggal Sementara).